Oleh: Anindya Puteri*
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan swasembada energi nasional tidak sekadar retorika, melainkan telah memasuki fase implementasi nyata dan strategis. Presiden Prabowo Subianto, dalam peresmian produksi perdana Lapangan Minyak Forel dan Terubuk di Natuna, menegaskan bahwa swasembada energi adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Ini bukan sekadar proyek eksplorasi atau penambahan kapasitas produksi, tetapi langkah mendasar dalam membangun fondasi kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Langkah pemerintah ini menunjukkan kesadaran penuh bahwa ketergantungan pada energi impor tidak hanya membebani neraca perdagangan, tetapi juga melemahkan daya tawar Indonesia di kancah internasional. Dengan menghemat puluhan miliar dolar AS dari pengurangan impor energi, Indonesia tidak hanya menjaga devisa negara, tetapi juga membuka ruang fiskal lebih luas untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, ratusan triliun rupiah yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kini dapat dialihkan untuk kebutuhan domestik, memperkuat ekonomi nasional, dan menciptakan efek domino bagi sektor-sektor strategis lainnya.
Produksi perdana dari Lapangan Minyak Forel dan Terubuk menjadi simbol penting dalam upaya Indonesia mengejar swasembada energi. Ini adalah peresmian pertama di sektor lifting migas pada masa pemerintahan baru, dan menjadi tonggak bersejarah yang menandai babak baru dalam ketahanan energi nasional. Peningkatan lifting minyak secara bertahap hingga target 1 juta barel per hari pada 2029 menunjukkan rencana yang terstruktur dan ambisius. Presiden Prabowo tidak hanya berbicara soal target angka, tetapi juga mendorong transformasi fundamental dalam penguasaan teknologi dan kemandirian sumber daya manusia.
Keberhasilan proyek ini tidak terlepas dari kerja keras berbagai pihak, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, serta perusahaan nasional seperti Medco Energi. Tingginya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang mendekati 100 persen menjadi bukti konkret bahwa anak bangsa mampu menguasai dan menjalankan teknologi industri migas dengan standar tinggi. Ini merupakan pesan kuat bahwa kemandirian teknologi adalah pilar penting bagi masa depan energi Indonesia.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menegaskan target lifting migas sebesar 1,61 juta BOEPD pada tahun 2025, melalui berbagai strategi seperti stimulasi sumur, reaktivasi lapangan idle, hingga penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada eksploitasi semata, tetapi juga memperhatikan efisiensi, keberlanjutan, dan optimalisasi sumber daya yang ada.
Namun, swasembada energi bukan hanya tentang minyak dan gas. Pemerintah juga menunjukkan perhatian serius terhadap energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, menyampaikan bahwa pemanfaatan tetes tebu sebagai bahan baku bioetanol menjadi langkah nyata industri dalam mendukung ketahanan energi nasional. Inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam diversifikasi energi, sekaligus menjadi solusi berkelanjutan bagi lingkungan dan ekonomi lokal.
Pabrik bioetanol terintegrasi dengan Pabrik Gula Gempolkrep di Mojokerto adalah contoh bagaimana integrasi industri dapat menciptakan efisiensi, meningkatkan nilai tambah produk, serta menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Produksi fuel grade ethanol sebesar 30.000 kilo liter per tahun dari fasilitas ini menjadi kontribusi signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penghematan biaya energi hingga 7 persen dari total produksi menunjukkan efisiensi nyata dari pendekatan sinergis ini.
Di sisi regulasi, pemerintah juga telah menunjukkan komitmennya melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong investasi dan inovasi di sektor bioetanol. Mahmudi menekankan bahwa dukungan regulasi yang kondusif dan insentif fiskal adalah kunci bagi pertumbuhan industri energi terbarukan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri menjadi fondasi penting dalam mempercepat capaian swasembada energi.
Presiden Prabowo pun mengingatkan bahwa penguasaan teknologi dan kemandirian energi akan menjadikan Indonesia bangsa yang tidak mudah diganggu oleh kekuatan asing. Ketahanan energi bukan hanya tentang ketersediaan sumber daya, tetapi juga soal martabat dan harga diri bangsa. Para teknisi, insinyur, dan pekerja lapangan migas dan bioetanol adalah pahlawan-pahlawan energi yang menjaga kedaulatan negeri dari dalam. Mereka bekerja tidak hanya demi produksi, tetapi demi kelangsungan masa depan bangsa yang mandiri dan berdaya saing.
Kebijakan swasembada energi ini juga merupakan respons strategis terhadap tantangan global seperti krisis energi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. Dengan membangun sistem energi yang tangguh dan berkelanjutan, Indonesia menempatkan dirinya sebagai pemain utama dalam percaturan energi global sekaligus memberikan perlindungan jangka panjang bagi rakyatnya dari fluktuasi harga energi dunia.
Pemerintah melalui komitmen nyata ini menunjukkan bahwa swasembada energi sebagai misi nasional yang membutuhkan kerja keras bersama. Presiden Prabowo, dengan tegas, telah mengarahkan visi dan langkah nyata menuju kemandirian energi yang menyeluruh. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta didukung oleh penguasaan teknologi dan sumber daya manusia unggul, cita-cita swasembada energi bukan lagi sekadar mimpi, tetapi sedang dibangun hari demi hari dengan fondasi yang kokoh. Ini adalah perjuangan bersama menuju Indonesia yang kuat, berdaulat, dan sejahtera.
*Penulis merupakan jurnalis lepas bidang energi dan lingkungan
