Oleh : Rivka Mayangsari*)
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan menekan angka kemiskinan di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan langkah nyata dan kebijakan pro-rakyat, pemerintahan ini terus membuktikan bahwa kesejahteraan buruh adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa para buruh merupakan tulang punggung negara dan tanpa kehadiran mereka, roda perekonomian tidak akan berputar. Oleh karena itu, Presiden menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja. Dalam pidatonya di Jakarta, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan upah minimum, memperbaiki sistem jaminan sosial, serta memberikan perlindungan yang lebih besar kepada buruh.
Sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa rata-rata upah minimum nasional akan meningkat sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi mendalam dengan pimpinan serikat buruh, menunjukkan pendekatan pemerintah yang dialogis dan inklusif. Presiden juga menekankan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum ini merupakan bagian dari jaringan pengaman sosial yang sangat penting untuk melindungi kesejahteraan para buruh Indonesia.
Tak hanya di tingkat nasional, di daerah-daerah pun semangat ini bergelora. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di wilayahnya. Komitmen tersebut dibuktikan melalui penandatanganan Surat Keputusan pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja diawasi dan dilindungi secara maksimal. Satgas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serikat pekerja, akademisi, Polri, dan unsur terkait lainnya, membentuk kekuatan kolektif dalam membela hak-hak buruh.
Dalam audiensi bersama serikat buruh, Gubernur Rudy menekankan pentingnya kolaborasi antar serikat pekerja untuk memperkuat daya tawar mereka. Ia juga meminta agar serikat pekerja dan buruh melakukan pendataan anggota secara baik, agar pemerintah provinsi dapat memberikan layanan seperti program Gratispol, yakni BPJS Kesehatan gratis untuk pekerja berupah di bawah Usecara lebih efektif. Dengan upaya tersebut, Provinsi Kaltim diharapkan tidak hanya berfokus pada kesejahteraan buruh, tetapi juga membangun iklim investasi yang kondusif guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Langkah konkret dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat juga tampak di Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal menyelenggarakan Kendal Job Fair 2025 sebagai bentuk nyata untuk membuka peluang kerja seluas-luasnya. Dalam sambutannya, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan informasi dan peluang kerja, menekan angka pengangguran terbuka, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Dyah juga menandaskan bahwa Job Fair ini merupakan bentuk sinergitas dan kerja sama mutualisme antara dunia industri, pekerja, dan pemerintah daerah. Melalui berbagai inisiatif seperti ini, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan.
Tak hanya berhenti di situ, Kabupaten Tangerang menunjukkan inovasi luar biasa dalam menangani kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan Program Unggulan bertajuk Prospek (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah) melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Dalam penjelasannya, perwakilan Pemkab Tangerang, Soma, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, serta belum meratanya jaminan sosial menjadi penyebab utama kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah. Untuk itu, pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah konkret, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja berkualitas, hingga pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi.
Selain itu, Pemkab juga fokus pada penguatan sistem perdagangan dan jasa serta pelatihan kolaboratif guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab Tangerang tengah mendorong sinergi antarlembaga guna menekan angka kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Salah satu inisiatif unggulan adalah pemanfaatan buah kemiri menjadi minyak dan pengolahan tempe semangit, hasil riset tim Swiss German University yang didukung oleh PT TSN sebagai mitra produksi.
Melalui berbagai upaya tersebut, terlihat bahwa pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan adil. Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah daerah membuktikan bahwa memperjuangkan hak-hak buruh serta menurunkan angka kemiskinan bukan sekadar janji, melainkan prioritas utama.
Dengan komitmen kuat, kerja sama lintas sektor, dan program-program inovatif, masa depan Indonesia tampak semakin cerah. Buruh sebagai tulang punggung bangsa kini mendapatkan perhatian penuh, dan masyarakat yang selama ini termarjinalkan mulai merasakan harapan baru. Semua langkah ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kesejahteraan yang merata dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Lebih jauh lagi, langkah progresif pemerintah ini mencerminkan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang berlandaskan keadilan sosial dan ekonomi inklusif. Dengan terus memperkuat perlindungan buruh, memperluas lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan, bangsa ini diyakini mampu menciptakan generasi yang lebih sejahtera, berdaya saing global, serta memiliki masa depan yang penuh dengan optimisme dan kesejahteraan berkelanjutan.
*) Pemerhati Ekonomi
