Oleh : Novita Purnawati )*
Kesejahteraan buruh dan perlindungan hak-haknya merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia yang tengah memasuki era transformasi besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu ketenagakerjaan menempati posisi strategis. Komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat kesejahteraan serta proteksi buruh menjadi sinyal positif yang mencerminkan keberpihakan negara terhadap elemen vital pembangunan nasional ini.
Presiden Prabowo menunjukkan arah kebijakan yang jelas dalam menempatkan pekerja sebagai subjek pembangunan, bukan semata objek. Ini tercermin dari dorongan untuk memperkuat ekosistem hubungan industrial yang harmonis, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta perlindungan hak-hak normatif buruh. Langkah ini bukan sekadar upaya responsif terhadap tantangan yang ada, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui kualitas sumber daya manusia.
Komitmen ini mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai elemen pelaku usaha nasional. Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono, menyatakan bahwa pekerja adalah elemen vital dalam ekosistem industri. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tidak bisa ditunda, apalagi diabaikan. Didik menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja bukan hanya urusan moral, tetapi juga menyangkut daya saing industri nasional di tengah ketatnya kompetisi global.
Situasi global yang tengah dilanda ketidakpastian ekonomi, perang dagang, dan disrupsi teknologi menuntut sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja. Dalam kondisi demikian, kebijakan negara yang berpihak pada kepastian hukum, iklim investasi yang sehat, dan kesejahteraan buruh menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Presiden Prabowo memahami betul bahwa investasi yang berkualitas hanya dapat bertumbuh dalam suasana kerja yang produktif, adil, dan berkeadilan sosial.
Lebih dari sekadar perlindungan normatif, pemerintah juga perlu memastikan bahwa buruh memiliki akses terhadap pengembangan kompetensi, keterampilan baru, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). Hal ini penting agar pekerja Indonesia tidak tertinggal dan mampu bersaing di era digital yang menuntut keterampilan tinggi dan kemampuan berinovasi. Dengan dukungan kebijakan yang progresif, Presiden Prabowo membuka jalan agar transformasi industri nasional juga membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup para buruh.
Langkah konkret pemerintah daerah juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, misalnya, menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh di wilayahnya. Ia secara tegas menandatangani Surat Keputusan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan yang beranggotakan lintas sektor, termasuk akademisi, serikat pekerja, dan aparat penegak hukum. Inisiatif ini mencerminkan bahwa perlindungan buruh bukan sekadar retorika, melainkan aksi nyata yang melibatkan semua pihak.
Gubernur Rudy juga mendorong pendataan buruh secara terstruktur agar pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang lebih optimal, termasuk akses terhadap program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan gratis bagi pekerja berpenghasilan rendah. Upaya ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam menciptakan perlindungan sosial yang komprehensif bagi kelompok rentan, termasuk buruh sektor informal yang selama ini kerap luput dari perhatian sistemik.
Langkah strategis di Kalimantan Timur menjadi cerminan bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan nasional menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Dengan dorongan kuat dari pemerintah pusat, kepala daerah seperti Rudy Mas’ud menjadi mitra strategis dalam melaksanakan agenda kesejahteraan pekerja secara lebih luas dan terintegrasi.
Tidak kalah penting, iklim investasi yang stabil dan ramah buruh menjadi kunci dalam memperluas kesempatan kerja. Kepastian regulasi, efisiensi perizinan, dan penegakan hukum yang adil akan mendorong masuknya investasi berkualitas yang mampu membuka lapangan kerja berkelanjutan. Presiden Prabowo, dengan latar belakang sebagai pemimpin yang tegas dan berpandangan strategis, memiliki keunggulan untuk menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang berpihak pada rakyat, sekaligus ramah terhadap investasi jangka panjang.
Indonesia sedang berada dalam momentum penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan kelompok buruh memegang peran sentral dalam agenda ini. Dengan kebijakan yang mengintegrasikan kesejahteraan buruh dan penguatan industri, Presiden Prabowo mengirimkan pesan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan perlindungan buruh bukan sekadar pengakuan terhadap keberpihakan negara, tetapi juga ajakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif. Dunia usaha, serikat pekerja, dan pemerintah daerah harus bersatu dalam semangat kolaborasi untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
Ke depan, kebijakan ketenagakerjaan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar buruh, tetapi juga mendorong transformasi struktur ekonomi melalui penguatan peran buruh sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Dalam kerangka ini, kesejahteraan buruh bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan kuat menuju Indonesia yang maju, tangguh, dan sejahtera secara menyeluruh.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
