Oleh : Ricky Rinaldi
Papua kembali dilanda kekerasan yang mengkhawatirkan setelah serangan brutal oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menargetkan warga sipil dan fasilitas umum. Serangan ini memperjelas bahwa OPM telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius, merusak ketertiban, dan menghambat upaya perdamaian di Papua. Pemerintah Indonesia tetap teguh menghadapi kekerasan ini demi melindungi rakyat dan menjaga keutuhan wilayah.
Insiden terbaru di pedalaman Papua menunjukkan peningkatan agresivitas kelompok separatis. Mereka tidak hanya menyerang aparat keamanan, tetapi juga membidik masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Pembakaran rumah penduduk, pembunuhan warga tak berdosa, hingga pengusiran paksa memperlihatkan bahwa perjuangan kelompok ini telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan sipil dalam konflik bersenjata.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyatakan bahwa hampir 70 persen penduduk Papua tinggal di wilayah rawan kekerasan. Ia menyoroti bahwa serangan kelompok separatis memaksa banyak warga meninggalkan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka, memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, dan hal ini membutuhkan perhatian serius dari negara.
Pemerintah Indonesia, melalui aparat keamanan, telah mengambil langkah tegas untuk menanggapi serangan-serangan tersebut. Tujuannya adalah menghentikan aksi kekerasan dan memastikan perlindungan terhadap warga sipil. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa TNI mengubah strategi tempurnya agar lebih efektif dalam menghadapi ancaman dari kelompok separatis. Ia menyatakan bahwa pasukan keamanan siap menghadapi dan menumpas setiap tindakan yang mengancam keamanan nasional.
Namun, perkembangan terakhir di lapangan menunjukkan bahwa tantangan semakin berat. Penembakan terhadap Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menjadi bukti nyata bahwa situasi semakin membahayakan siapa pun yang terlibat dalam upaya perdamaian. Frits ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat hendak menyeberang Sungai Rawara. Saat itu, ia tengah menjalankan tugas pemantauan terhadap kondisi warga di daerah yang dilanda konflik.
Penembakan ini memperlihatkan bahwa kelompok separatis kini tidak segan menyerang pegiat HAM, yang sebenarnya berusaha melindungi hak-hak masyarakat Papua. Serangan terhadap tokoh kunci seperti Frits Ramandey menjadi indikasi bahwa ruang untuk dialog dan pemulihan HAM di Papua kian menyempit, akibat kekerasan yang membabi buta.
Pihak keamanan langsung melakukan evakuasi dan penanganan medis terhadap Frits Ramandey. Insiden tersebut menimbulkan keprihatinan luas, karena menegaskan bahwa siapa pun — bahkan yang datang membawa misi kemanusiaan — berisiko menjadi sasaran kekerasan. Situasi ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata semakin tidak terkendali dalam melaksanakan aksinya.
Pemerintah mengecam keras penyerangan terhadap Ketua Komnas HAM Papua tersebut. Negara menilai bahwa tindakan KKB merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai HAM dan prinsip kemanusiaan. Komitmen untuk melindungi seluruh pegiat kemanusiaan pun ditegaskan, termasuk dengan meningkatkan pengamanan di wilayah rawan.
Kekerasan terhadap pegiat HAM juga memperkuat argumen bahwa pendekatan keamanan tetap diperlukan di Papua. Keberadaan kelompok-kelompok bersenjata yang brutal membahayakan stabilitas nasional dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, operasi keamanan tetap dijalankan dengan ketat, dengan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam situasi ini, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka terjebak dalam ketakutan, kehilangan tempat tinggal, dan terputus dari akses dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, meninggalkan lahan pertanian dan mata pencaharian yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.
Pemerintah daerah dan pusat terus berupaya menyediakan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Namun di tengah situasi keamanan yang tidak stabil, distribusi bantuan pun menghadapi banyak tantangan. Kontrol yang dilakukan oleh kelompok separatis di beberapa daerah menyebabkan keterbatasan akses untuk lembaga-lembaga kemanusiaan.
Serangan terhadap Ketua Komnas HAM Papua juga mengirimkan pesan penting tentang urgensi untuk memperkuat perlindungan bagi semua pihak yang bekerja di wilayah konflik. Negara berkomitmen untuk mengambil langkah hukum terhadap pelaku penembakan, sekaligus memperketat pengawasan di daerah-daerah rawan, guna mencegah insiden serupa terulang.
Dalam menghadapi kekerasan ini, kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat sipil sangat penting. Hanya melalui kerja sama lintas sektor, stabilitas di Papua dapat dipulihkan. Mengandalkan aparat keamanan saja tidak cukup; perlu juga pendekatan yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Masyarakat Papua pada dasarnya mendambakan kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Mereka menolak kekerasan, baik yang datang dari kelompok separatis maupun dari ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan Papua yang aman dan damai harus terus berlanjut dengan langkah nyata di bidang keamanan, keadilan, dan pelayanan publik yang lebih adil.
Serangan terhadap Frits Ramandey menjadi pengingat bahwa tantangan di Papua jauh dari selesai. Negara tidak boleh membiarkan kekerasan menjadi norma. Melindungi warga, memastikan supremasi hukum, dan menjaga stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas utama. Keamanan di Papua bukan hanya soal operasi militer, melainkan juga tentang menjamin hak dasar semua orang untuk hidup bebas dari ketakutan.
Dengan tekad kuat dan kerja bersama, Papua diharapkan dapat kembali menjadi tanah damai, tempat di mana rakyatnya dapat hidup tanpa bayang-bayang kekerasan, serta membangun masa depan mereka dengan penuh harapan.
*)Pengamat Isu Strategis
[edRW]
