Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjamin mutu serta keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Sejak resmi berjalan pada Januari 2025, program ini menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidakkonsistenan kualitas makanan, keterlambatan distribusi, hingga penyebaran logistik yang belum optimal di sejumlah wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa evaluasi berskala nasional akan digelar pada pertengahan tahun ini, sekitar Juni atau Juli, untuk mengevaluasi efektivitas program dan merumuskan langkah perbaikan. “Kami ingin memastikan bahwa MBG benar-benar memberi dampak positif pada perbaikan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil,” jelasnya.
Menanggapi kejadian keracunan yang dialami beberapa siswa di Cianjur, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan ulang terhadap standar kualitas makanan dalam program MBG. “Evaluasi menyeluruh penting untuk menemukan titik lemah pelaksanaan. Programnya sudah baik, tapi pelaksanaannya harus benar-benar dikawal,” ujar Puan.
Dalam upaya menjaga standar keamanan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menguji sampel makanan dari 50 lokasi di 22 provinsi. Mayoritas sampel dinyatakan layak konsumsi, meskipun ditemukan beberapa catatan terkait kualitas sensorik dan mikrobiologi. BPOM menegaskan akan terus mengawasi mutu makanan agar terhindar dari kontaminasi yang membahayakan kesehatan.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (NFA) menyoroti persoalan pemborosan makanan dalam program MBG. Berdasarkan proyeksi Bappenas, sisa pangan dari program ini dapat mencapai antara 451.000 hingga 603.000 ton setiap tahunnya. Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, menyatakan bahwa potensi makanan berlebih paling besar terjadi di satuan pelaksana serta lokasi penerima manfaat, seperti sekolah. “Kami identifikasi dua titik rawan pemborosan, yakni di pihak pelaksana dan di tempat penerima seperti sekolah. Ini menjadi fokus kami dalam pengelolaan pangan berlebih,” tegas Nita.
Dengan serangkaian evaluasi, pengujian, dan perbaikan sistem distribusi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program MBG berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran demi peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.
.
.
